proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bisa untuk disetujui dpr ri karena sederat alasan.
selain sebab sederat website dalam proposal itu sudah terakomodasi dalam apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri juga menilai, alasan yang lain, pemerintah belum dapat membuatkan bbm bersubsidi, sebab kasus dan diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena tersebut, proposal dana kompensasi dan akan dimasukan dalam apbn-p 2013 tak memenuhi persyaratan supaya diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, ada website dan sama serta serupa melalui santunan langsung tunai (blt) terhadap penduduk miskin.
kekuatan-kekuatan politik di dpr ri pasti saja mau belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat itu, blt untuk kuda tunggangan partai penguasa untuk meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak mungkin berulang selama pemilu 2014, katanya.
kompensasi lain semisal beras supaya penduduk miskin (raskin) dan santunan bagi siswa miskin juga web keluarga harapan telah terakomodasi dalam apbn tahun berjalan.
alasan lain untuk menolak proposal itu adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, sebab persentase dan dicuri serta diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih disebabkan pencurian serta penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tidak keliru sasaran telah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. namun, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, kata bambang soesatyo.