gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang akrab dipanggil jokowi tersebut kiranya, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.
ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilaksanakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) yang tak membutuhkan tanda tangan presiden ri supaya dapat mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi pada balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi menungkapkan bahwa dan seharusnya menandatangani surat itu adalah bagian yang menggunakan dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta untuk konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku yang tanda tangan, berarti saya mesti ngawasi seluruh tiap detik, menit, merek. kayak enggak banyak kerjaan saja saya, katanya.
penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga untuk jenis preventif bila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya dan yang harus tanggungjawab, ujarnya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan dan diminta dengan menteri keuangan untuk pihak pemprov dki mampu mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.